RUU Pengelolaan Perubahan Iklim: Payung Hukum Baru Indonesia Hadapi Krisis Iklim

RUU Perubahan Iklim: Jalan Baru Indonesia Menghadapi Krisis Iklim

Perubahan iklim adalah tantangan besar yang kita hadapi bersama. Kita semua mulai merasakan dampaknya hari ini, mulai dari cuaca panas ekstrem, hujan tak menentu, banjir bandang, kekeringan panjang, hingga gangguan pada hasil panen dan sumber daya laut. Semua itu adalah sinyal kuat bahwa bumi sedang berada dalam kondisi darurat.

Di tengah situasi ini, Indonesia berupaya mengambil langkah besar melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

RUU ini hadir dengan misi besar: memberi payung hukum yang kokoh, menyeluruh, dan berkeadilan untuk mengatasi krisis iklim. Tidak hanya soal mengurangi emisi, tapi juga memastikan keadilan bagi masyarakat yang paling terdampak.

Mengapa RUU Ini Penting?

Ada tiga alasan utama mengapa Indonesia membutuhkan undang-undang khusus tentang perubahan iklim:

1. Rencana jangka panjang yang jelas.
   Undang-undang ini diharapkan menjadi “peta jalan” Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Isinya bisa menjadi landasan hukum untuk melaksanakan target yang sudah dijanjikan dalam Perjanjian Paris, mulai dari penurunan emisi (mitigasi) hingga adaptasi. Dengan demikian, pemerintah punya arah yang konsisten untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
2. Menyatukan kebijakan lintas sektor.
   Krisis iklim melibatkan banyak pihak: kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil. Selama ini, kebijakan yang ada sering berjalan sendiri-sendiri. Dengan undang-undang ini, koordinasi lintas sektor bisa lebih kuat, sehingga setiap langkah tidak tumpang tindih.
3. Penegakan hukum yang lebih tegas.
   RUU ini akan memuat mekanisme kepatuhan yang jelas. Bagi pihak yang melanggar, misalnya melebihi batas emisi, akan ada sanksi yang terukur. Artinya, aturan ini tidak hanya bersifat imbauan, tetapi benar-benar bisa ditegakkan.

Apa Saja Isi Penting RUU?

Dari berbagai draf dan kajian, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dirancang dengan sejumlah substansi utama:

• Regulasi komprehensif. Mengatur kebijakan iklim nasional hingga kelembagaan yang bertanggung jawab.
• Kepatuhan internasional. Menyelaraskan kebijakan Indonesia dengan Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
• Tata kelola iklim. Membentuk struktur kelembagaan yang kuat agar koordinasi lintas sektor berjalan efektif.
• Keadilan iklim. Memastikan kelompok paling rentan—nelayan, petani, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas—tidak ditinggalkan.
• Anggaran karbon. Menetapkan batas emisi nasional agar target net-zero emissions bisa tercapai.
• Adaptasi dan mitigasi. Tidak hanya soal mengurangi emisi, tapi juga membantu masyarakat beradaptasi dengan dampak iklim yang sudah terjadi.
• Partisipasi publik. Membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat, dari tahap perencanaan hingga implementasi.
• Pembiayaan iklim. Menyediakan mekanisme pendanaan untuk transisi energi bersih dan pembangunan berkelanjutan.

Wacana Diskusi: Pengelolaan atau Keadilan Iklim?

Salah satu diskusi hangat adalah soal nama. Sebagian pihak menganggap istilah “RUU Pengelolaan Perubahan Iklim” terlalu teknis dan cenderung fokus pada adaptasi. Mereka mendorong istilah RUU Keadilan Iklim, agar lebih menekankan pada aspek hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (Aruki) misalnya, berpendapat bahwa krisis iklim tidak bisa hanya dianggap bencana alam. Ia adalah akibat dari struktur ekonomi dan industri yang tidak adil. Karena itu, regulasi harus berani menyasar akar masalah, seperti penghentian deforestasi, pengurangan industri ekstraktif, serta perlindungan ruang hidup masyarakat.

RUU Keadilan Iklim yang mereka dorong juga memuat hak gugat bagi masyarakat terdampak, jaminan sosial bagi korban bencana iklim, serta sanksi hukum bagi perusahaan yang terbukti merusak lingkungan.

Menjawab Tantangan Transparansi

Meski sudah masuk Prolegnas 2025, RUU ini manjadi perbincangan hangat berbagai pihak, terutama soal transparansi. Publik menilai drafnya belum terbuka, dan partisipasi masyarakat masih terbatas. Partisipasi publik menjadi penting agar regulasi ini benar-benar sesuai kebutuhan rakyat.

Sejauh ini, DPR dan DPD telah melakukan lebih dari 40 kali diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun, banyak pihak meminta agar hasil pembahasan tersebut lebih inklusif dan bisa diakses oleh masyarakat luas.

Dampak Nyata bagi Kelompok Rentan

Krisis iklim tidak memukul semua orang secara setara. Disabilitas, nelayan, dan petani adalah kelompok yang paling rentan.

• Disabilitas. Saat kekeringan, akses air menjadi jauh lebih sulit. Penyandang disabilitas sering kesulitan menempuh jarak untuk mendapatkannya.
• Nelayan. Perubahan ekosistem laut membuat tangkapan semakin sedikit. Cuaca yang tak menentu juga membahayakan keselamatan mereka.
• Petani. Hujan tak menentu menyebabkan gagal panen. Panas ekstrem merusak produktivitas lahan.

Catatan Aruki menyebut, dalam 10 tahun terakhir terjadi lebih dari 28 ribu bencana iklim di Indonesia, dengan 38 juta orang terdampak. Kerugian ekonomi bahkan ditaksir mencapai Rp544 triliun hanya dalam periode 2020–2024.

Dengan data itu, jelas bahwa undang-undang khusus sangat mendesak untuk segera hadir.

Menuju Harapan Baru

RUU Pengelolaan Perubahan Iklim bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan langkah awal menuju Indonesia yang lebih tangguh menghadapi krisis iklim. Regulasi ini diharapkan bisa:

• Menjadi kompas nasional dalam menurunkan emisi.
• Menjamin keadilan sosial, terutama bagi kelompok paling terdampak.
• Mendorong transisi energi bersih yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru.
• Memperkuat posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius melawan krisis iklim.

Tentu, jalan menuju pengesahan RUU ini tidak mudah. Akan ada perdebatan panjang, tarik menarik kepentingan, dan tantangan teknis. Namun, yang terpenting adalah memastikan bahwa undang-undang ini benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya kepentingan industri atau politik sesaat.

Untuk Masa Depan Indonesia yag Hijau

Krisis iklim adalah kenyataan, tapi bukan akhir dari segalanya. Dengan regulasi yang tepat, kebijakan yang berpihak, serta partisipasi aktif masyarakat, Indonesia punya peluang besar untuk keluar sebagai negara yang kuat, tangguh, dan adil dalam menghadapi tantangan iklim.

RUU Pengelolaan Perubahan Iklim—atau RUU Keadilan Iklim, apapun nanti namanya—adalah tonggak penting. Ia bukan hanya soal hukum, tetapi juga tentang harapan, keadilan, dan masa depan kita bersama.