Perhutanan Sosial Jadi PSN, Harapan Baru Rakyat Desa untuk Sejahtera Lewat Hutan

Perhutanan Sosial kini menjadi lebih bermakna menjadi harapan bagi masyarakat tepi hutan.. Program ini kini resmi kembali ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diyakini akan membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat desa di sekitar hutan, sekaligus memperkuat upaya menjaga kelestarian alam Indonesia.

Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto dalam acara Gelar Karya Perhutanan Sosial Proyek SSF bertema Aka Basamo di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

“Dulu rakyat hanya bisa melihat hutan dari jauh, sekarang mereka diundang masuk. Bukan cuma untuk menjaga kelestariannya, tapi juga memanfaatkannya demi kesejahteraan,” kata Menteri Raja Antoni.

Legalitas Hutan untuk Rakyat: Bukan Lagi Mimpi

Hingga saat ini, lebih dari 8,3 juta hektare hutan sudah diberikan akses legal kepada masyarakat melalui 11.015 Surat Keputusan, menyentuh 1,4 juta Kepala Keluarga (KK). Ini bukan sekadar angka—di baliknya ada cerita keluarga yang kini tak lagi hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian, ada petani yang kini bisa tersenyum lega karena tak takut lagi “dikejar-kejar polisi hutan”.

Bahkan, di acara ini, simbol keberhasilan nyata program tersebut ditandai dengan ekspor perdana 8 ton kopi dari Koperasi Luhak Bungsu ke Dubai. Kopi hutan rakyat ini menembus pasar global, membuktikan bahwa desa-desa di pinggir hutan pun bisa mendunia.

Sinergi Lintas Sektor: Saatnya Desa Naik Kelas

Dukungan DPR RI tak hanya sebatas kata-kata. Untuk pertama kalinya, petani hutan kini resmi masuk daftar penerima subsidi pupuk berkat kebijakan baru dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 4 Tahun 2025. Ini jadi angin segar agar produktivitas petani hutan terus meningkat.

“Tidak ada lagi petani takut dikejar-kejar polisi hutan. Sekarang mereka punya legalitas, pendapatan, dan kepastian usaha,” ujar Titiek Soeharto.

Kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pertanian, Badan Karantina, hingga pelaku usaha, menjadi kunci sukses menggerakkan roda ekonomi berbasis hutan.

“Kami mendorong agar model seperti ini ditiru daerah-daerah lain. Ini adalah program konkrit yang memberi dampak langsung kepada rakyat,” kata Titiek.

Gelar Karya Perhutanan Sosial Proyek SSF sendiri diselenggarakan untuk menampilkan capaian, inovasi, dan praktik terbaik dari KUPS dari berbagai daerah. Acara ini juga menjadi ajang penguatan jejaring usaha dan kolaborasi multipihak dalam mendorong transformasi ekonomi masyarakat berbasis hutan.

Perhutanan Sosial: Bukan Lagi Wacana, Kini Jadi Bukti

Program ini bukan hanya soal membuka akses hutan, tapi juga tentang membuka harapan. Dari penguatan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), lahir inovasi dan praktik baik dari berbagai daerah, yang menjadi inspirasi untuk ditiru di wilayah lain.

Dengan langkah-langkah nyata ini, hutan bukan lagi wilayah “terlarang” bagi rakyat. Justru sebaliknya, kini hutan jadi sahabat yang menghadirkan kesejahteraan, tanpa kehilangan fungsinya sebagai benteng alam.