Pasar Karbon Indonesia Diserbu Investor Global, Peluang Ekonomi Hijau Melesat

Pasar Karbon Indonesia Makin Dilirik Dunia, Peluang Besar untuk Negeri

Pasar karbon Indonesia kini menjadi sorotan dunia. Kredit karbon yang diperdagangkan di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon Exchange) laris manis, bahkan sebagian besar berasal dari proyek geothermal Pertamina New & Renewable Energy. Harganya pun menggiurkan, mencapai 4–5 dolar AS per ton — jauh di atas harga pasar global yang rata-rata hanya 1 dolar AS per ton.

Hal itu diungkapkan Ketua Indonesia Carbon Trade Association, Riza Suarga, dalam webinar Carbon Pricing Options and Implications for Asia yang digelar Asian Development Bank (ADB), pekan kemarin

Tingginya minat ini bukan kebetulan. Indonesia termasuk negara berkembang yang paling aktif membangun pasar karbon domestik. Aturan harga karbon mencakup sektor kehutanan, pertanian, limbah, industri, hingga energi, dengan skema gabungan yang fleksibel.

Langkah pemerintah membuka akses pasar karbon dalam negeri ke standar internasional membuat banyak investor asing tertarik. Indonesia telah menandatangani kerja sama dengan lembaga global seperti Gold Standard dan menjajaki kolaborasi dengan Verra. Hasilnya? Pengembang lokal kini punya peluang menjual kredit karbon ke pasar global dengan harga yang lebih kompetitif.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan Climate Change Trust Fund untuk mendukung pembiayaan iklim nasional. Dengan dukungan politik yang kuat serta fondasi kelembagaan yang semakin kokoh, Indonesia berpeluang menjadi pusat perdagangan karbon strategis di ASEAN.

Mengamankan Nilai Ekonomi Karbon

Kesuksesan ini tentu perlu dijaga. Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup terus memperkuat sistem pengamanan Nilai Ekonomi Karbon, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Targetnya jelas: mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 43,2% pada 2030 dengan dukungan internasional, menuju netral karbon di 2060.

Potensi ekonomi karbon Indonesia bahkan diperkirakan mencapai USD 16,7 miliar pada 2030. Namun, peluang besar ini juga disertai risiko seperti klaim palsu, proyek fiktif, atau manipulasi data. Karena itu, pengawasan ketat, deteksi dini, dan penegakan hukum menjadi kunci.

Pemerintah kini tengah menyempurnakan sistem registrasi karbon nasional berbasis risiko, memperkuat kerja sama dengan UNODC dan Interpol, serta menyiapkan panduan teknis lintas sektor. Prinsipnya, perdagangan karbon harus transparan, adil, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta lingkungan.

Peran Kita Semua

Indonesia punya modal besar: kekayaan alam, posisi strategis, dan dukungan global. Tapi keberhasilan menjaga integritas pasar karbon tak hanya bergantung pada pemerintah — semua pihak, mulai dari pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat, punya peran penting.

Mari dukung perdagangan karbon yang bersih, transparan, dan berkelanjutan. Dengan menjaga integritas pasar karbon, kita bukan hanya menyelamatkan bumi, tapi juga membuka peluang ekonomi yang membawa manfaat untuk seluruh rakyat Indonesia.

Saatnya ambil langkah nyata. Hubungi Jejakin untuk memulai proyek karbonmu sekarang